DPRD DKI Jakarta dorong Pemprov untuk petakan zona rawan tsunami hadapi potensi megathrust yang bisa serang Jakarta
Jakarta – Ancaman megathrust yang berpotensi memicu tsunami di wilayah Ibu Kota dan sekitarnya menjadi sorotan serius. DPRD DKI Jakarta menyerukan pemerintah untuk segera melakukan pemetaan zona rawan tsunami guna meminimalkan risiko bencana yang dapat merugikan jutaan penduduk.
Megathrust dan Ancaman Bencana di Jakarta
Potensi gempa megathrust yang diproyeksikan dapat mencapai magnitudo lebih dari 8,7 membuat wilayah pesisir Jakarta masuk dalam daftar zona rawan tsunami. Ancaman ini kian menjadi perhatian setelah berbagai penelitian menyebutkan bahwa zona megathrust di Selatan Jawa berpotensi aktif kapan saja, meskipun waktu pastinya sulit diprediksi.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mengungkapkan kekhawatirannya terkait minimnya langkah-langkah strategis dalam menghadapi ancaman serius ini. Ia mendesak pemerintah provinsi untuk bergerak cepat dalam menyusun strategi mitigasi bencana.
“Kami meminta Pemprov DKI segera berkoordinasi dengan BMKG dan institusi terkait lainnya untuk memetakan zona rawan tsunami. Ini langkah awal yang sangat krusial agar masyarakat bisa terlindungi,” kata Mujiyono saat ditemui usai rapat komisi, Rabu (25/10/2023).
Pemetaan dan Simulasi Kebencanaan Menjadi Kunci
Mujiyono menyebutkan bahwa tanpa pemetaan yang jelas, upaya mitigasi sulit dilakukan secara maksimal. Menurutnya, pemetaan ini tak hanya penting bagi perencanaan pembangunan, tetapi juga untuk menyusun rencana evakuasi yang efektif. Selain itu, edukasi kepada masyarakat terkait ancaman tsunami juga harus terus digencarkan.
Pakar kebencanaan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Irwan Meilano, memaparkan bahwa wilayah Jakarta sebenarnya tidak luput dari ancaman tsunami, meskipun letak geografisnya cenderung lebih jauh dari samudra lepas dibandingkan kota-kota pesisir lainnya.
“Gelombang tsunami bisa menjangkau wilayah pesisir utara Jakarta dengan tinggi tertentu, terutama jika episentrum gempa berada di zona Selatan Jawa yang dekat dengan Jakarta,” ujar Irwan dalam sebuah webinar beberapa waktu lalu.
Langkah BMKG dan Pemerintah Pusat
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa pihaknya telah menyusun skenario simulasi untuk wilayah pesisir utara Jakarta. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengungkapkan bahwa meskipun kemungkinan terjadinya tsunami di Jakarta lebih rendah dibandingkan daerah lain seperti Banten atau Pangandaran, kewaspadaan tetap harus dijaga.
“Kami telah memasang sensor dan alat peringatan dini di sejumlah titik strategis untuk memonitor aktivitas seismik di zona megathrust. Tinggal bagaimana data tersebut diintegrasikan oleh pemerintah daerah agar respons terhadap bencana lebih cepat,” ujar Dwikorita saat diwawancarai media, Selasa (24/10/2023).
Menurutnya, pemetaan zona rawan dan penyuluhan masyarakat merupakan langkah utama yang tak boleh diabaikan. Pihaknya juga menggarisbawahi pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam simulasi kebencanaan agar mereka terbiasa dengan skenario evakuasi.
Ancaman Banjir Rob yang Memperumit Situasi
Selain risiko tsunami, Jakarta juga dihadapkan pada ancaman banjir rob yang dipengaruhi oleh kenaikan permukaan air laut. Kondisi ini justru menjadi tantangan ganda bagi pihak berwenang untuk meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, terutama di kawasan pesisir yang padat penduduk seperti Penjaringan, Ancol, dan Muara Angke.
“Bukan cuma tsunami, tapi banjir rob juga menyulitkan kami. Selama ini kami masih fokus pada pengelolaan banjir biasa, sementara mitigasi bencana terkait tsunami belum banyak disosialisasikan,” keluh Rahmat, warga Penjaringan, saat ditemui di lokasi. Ia berharap pemerintah tidak menganggap remeh ancaman ini.
Dengan segala ancaman yang ada, DPRD meminta agar anggaran mitigasi kebencanaan diperbesar dalam APBD 2024. Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi harus dipastikan memiliki ketahanan yang memadai menghadapi risiko bencana alam.