Anggota DPRD Jupiter menyatakan bahwa BUMD parkir tidak memecahkan masalah yang ada
Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta, Jupiter, mengkritisi rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus untuk pengelolaan parkir. Ia menilai langkah tersebut bukanlah solusi yang tepat dan justru berpotensi menimbulkan berbagai masalah baru, baik dari sisi politik maupun keuangan.
DPRD Ragukan Efektivitas BUMD Parkir
Menurut Jupiter, pembentukan BUMD dalam sektor parkir rawan menjadi arena politik yang tinggi. “Mohon maaf, saya ingin sampaikan bahwa nilai politik dalam BUMD itu terlalu tinggi. Bahkan, komisaris maupun direksi harus melalui kedekatan dengan partai politik,” ucapnya saat memberikan pandangan di DPRD Jakarta, Rabu (25/6/2025). Pernyataan ini sekaligus menegaskan kekhawatiran mengenai potensi intervensi politik dalam pengelolaan BUMD yang seharusnya lebih fokus pada pelayanan publik.
Selain aspek politik, Jupiter juga menyoroti persoalan pembiayaan. Setiap pembentukan BUMD membutuhkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Tidak ada jaminan bahwa BUMD tersebut dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dari nilai PMD yang diterima,” tambahnya. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat APBD DKI sudah dihadapkan pada berbagai kebutuhan prioritas yang mendesak.
Respons Pemprov Jakarta dan Tantangan Sistem Parkir
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan Pemerintah Provinsi masih membuka opsi untuk membahas lebih mendalam usulan pembentukan BUMD parkir. Saat ditemui di Balai Kota pada 20 Mei 2025, Pramono menyampaikan, “Ya nanti kami akan diskusikan secara lebih mendetail.” Ia juga menyoroti stagnasi sistem parkir yang selama 15 tahun terakhir dinilai belum mengalami perubahan signifikan.
Rencana pembentukan BUMD parkir ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pengelolaan parkir yang lebih terstruktur dan efektif di tengah kondisi ibukota yang kerap menghadapi masalah kemacetan dan keterbatasan lahan parkir. Namun, berbagai kalangan mengingatkan bahwa langkah tersebut harus diikuti dengan kajian menyeluruh serta solusi berkelanjutan agar tidak sekadar jadi proyek birokrasi yang membebani keuangan daerah tanpa memberikan dampak positif nyata.
Dengan masih berlangsungnya diskusi antara DPRD dan Pemprov DKI, fokus utama adalah bagaimana merancang sistem pengelolaan parkir yang tidak hanya efisien tetapi juga transparan dan bebas dari kepentingan politik sempit. Permasalahan parkir di Jakarta memang kompleks, sehingga butuh solusi komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta pemanfaatan teknologi modern dalam tata kelola parkir.